Dalam Diskusi Publik tentang Penyelamatan Keuangan Negara yang diselenggarakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)  DPR, Ketua BAKN Sumarjati Arjoso menyampaikan dua usulan terkait penyelamatan uang negara, melingkupi revisi UU BPK dan dibentuknya BAKD.

Sumarjati mengatakan,  revisi UU BPK  menyangkut kewenangan BPK yang hanya sebatas pada pasca audit, dimana audit hanya berlaku setelah pelaksanaan program.

"Dengan adanya pre audit atau auditing yang dilakukan sebelum dijalankannya program tersebut, akan memungkinkan semakin banyak uang negara yang bisa diselamatkan," ujar Sumarjati usai diskusi publik, Kamis (20/6) di Jakarta.

Ditambahkanya, jika audit dilakukan hanya pada pasca program, maka uang negara yang dapat diselamatkan lebih sedikit.

"BPK sebenarnya sudah menyetujui usulan tersebut, namun BPK ingin usulan revisi UU BPK itu masuk dalam inisiatif DPR. Sampai saat ini hal tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," jelas anggota dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, untuk usulan kedua yang disampaikan Sumarjati adalah berupa pembentukan BAKD (Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah). Hal tersebut mengingat banyaknya institusi yang harus diawasi oleh BPK.

"Lebih dari 1.800 institusi di seluruh Indonesia yang diawasi oleh BPK, oleh karena itu saya mengusulkan agar dibentuk BAKD yang akan menelaah seluruh proses belanja keuangan negara di daerah yang kemudian dapat direkomendasikan ke DPRD untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti," kata Sumarjati. Dengan demikian pengawasan keuangan daerah tidak selalu harus dibawa langsung ke pusat.

Ditambahkannya, usulan yang kedua ini memang belum tertuang dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( MD3), namun sudah diusulkan ke Badan legislatif (Baleg) DPR. (Ayu)foto:wahyu/parle